BATAMTERKINI.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak digelar pada tanggal 27 November 2024. "Sesuai dengan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (dengan Komisi II DPR) tanggal 24 Januari 2022 dan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024,” kata Komisioner KPU Yulianto Sudrajat dalam Uji Publik tiga Rancangan PKPU di Jakarta, Kamis (11/1). Yulianto menuturkan rencana digelarnya pemungutan suara bagi Pilkada 2024 telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Dengan tiga pertimbangan yakni tidak adanya singgungan antara tahapan Pemilu da
BATAMTERKINI.COM - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Batam menilai Batam memiliki kerawanan terhadap masuknya berbagai komoditas pangan termasuk hewan yang terkatagori bermasalah.
Kondisi geografis Batam yang memiliki banyak pintu masuk/ pelabuhan-pelabuhan, khususnya yang tidak resmi (pelabuhan tikus-red), membuka celah pada kegiatan-kegiatan pemasukan barang yang bersifat tidak resmi.
Jika dikaitkan dengan situasi kewaspadaan pada merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan-hewan ternak khususnya Sapi dan Kambing, dimana sedang terjadi pengetatan arus keluar-masuknya ke Batam, maka upaya-upaya untuk memasukan hewan-hewan tersebut secara illegal, bukan sesuatu yang tidak mungkin.
Hal itu seperti disampaikan oleh Ketua HKTI Kota Batam Gunawan Satary Senin (13/2) di Kawasan Batam Center.
Menurutnya, seperti biasa mendekati hari raya Idul Adha permintaan hewan kurban seperti sapi dan kambing akan meniningkat drastis. Di sisi lain Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) PMK tengah melakukan pengetatan seleksi keluar masuknya hewan ternak.
“Bukan tidak mungkin, kondisi ini akan mendorong pihak-pihak pelaku usaha sektor terkait mengambil jalan-jalan pintas, dengan mengabaikan prosedur dan resiko Kesehatan bagi masyarakat,” ujar Gunawan.
Oleh karena itu pihaknya meminta agar pihak-pihak terkat mewaspadai upaya-upaya tersebut, dengan melakukan Langkah-langkah preventif agar hal itu tidak terjadi.
Menurutnya, sapi-sapi maupun kambing-kambing yang masuk secara illegal, tidak ada jaminan terbebas dari PMK, dikarenakan tidak memiliki sertifikasi hasil uji klinis dari pihak-pihak yang berwenang. Jika pengawasan lengah, dikhawatirkan Gunawan, hewan-hewan itu ada yang terinfeksi (suspect) virus PMK.
“Akibatnya, resiko kesehatan akan ditanggung oleh masyarakat Batam yang mengkonsumsi daging-daging hewan yang tidak layak untuk dikonsumsi itu,” tegasnya.
Untuk mencegahnya, Satgas PMK harus melakukan patroli pengawasan ke lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi pintu masuk hewan-hewan bermasalah itu. Selain itu, juga melakukan himbauan dan edukasi kepada masyarakat, untuk peduli pada kasus ini.
“Gugah masyarakat agar mau memberikan laporan kepada Satgas atau pihak berwajib, apabila menemukan informasi yang akurat terkait dengan upaya memasukan hewan-hewan ternak legal,” sarannya.
Gunawan meyakini, telah ada upaya-upaya yang serius dari Tim Satgas PMK di Kepri khususnya di Batam, dalam penanganan kasus ini. Namun, Ia sendiri belum tahu apakah Tim Satgas PMK di Kepri khususnya di Batam, sudah sampai pada upaya-upaya pengawasan dan pengetatan di Pelabuhan-pelabuhan rakyat maupun Pelabuhan tikus yang jumlah sangat banyak itu.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya kepada para petani agar berperan aktif membantu tugas pihak-pihak terkait khususnya Satgas PMK dalam menjalankan tugasnya.
“Tugas Tim Satgas ini cukup beragam dan tidak mudah, sudah sepatutnya lah kita semua berpartisipasi membantu, karena ini untuk masyarakat luas,” ungkap Gunawan mengakhiri. (din/btc)
Komentar
Posting Komentar