Langsung ke konten utama

Terkini

Pilkada 2024 Serentak pada 24 November

BATAMTERKINI.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak digelar pada tanggal 27 November 2024. "Sesuai dengan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (dengan Komisi II DPR) tanggal 24 Januari 2022 dan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024,” kata Komisioner KPU Yulianto Sudrajat dalam Uji Publik tiga Rancangan PKPU di Jakarta, Kamis (11/1).  Yulianto menuturkan rencana digelarnya pemungutan suara bagi Pilkada 2024 telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Dengan tiga pertimbangan yakni tidak adanya singgungan antara tahapan Pemilu da

HKTI : Batam Rawan Masuknya Hewan-hewan Ternak Bermasalah

BATAMTERKINI.COM - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Batam menilai Batam memiliki kerawanan terhadap masuknya berbagai komoditas pangan termasuk hewan yang terkatagori bermasalah. 

Kondisi geografis Batam yang memiliki banyak pintu masuk/ pelabuhan-pelabuhan, khususnya yang tidak resmi (pelabuhan tikus-red), membuka celah pada kegiatan-kegiatan pemasukan barang yang bersifat tidak resmi.

Jika dikaitkan dengan situasi kewaspadaan pada merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan-hewan ternak khususnya Sapi dan Kambing, dimana sedang terjadi pengetatan arus keluar-masuknya ke Batam, maka upaya-upaya  untuk memasukan hewan-hewan tersebut secara illegal, bukan sesuatu yang tidak mungkin. 

Hal itu seperti disampaikan oleh Ketua HKTI Kota Batam Gunawan Satary Senin (13/2) di Kawasan Batam Center.  

Menurutnya, seperti biasa mendekati hari raya Idul Adha permintaan hewan kurban seperti sapi dan kambing akan meniningkat drastis. Di sisi lain Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) PMK tengah melakukan pengetatan seleksi keluar masuknya hewan ternak. 

“Bukan tidak mungkin,  kondisi ini akan mendorong pihak-pihak pelaku usaha sektor terkait mengambil jalan-jalan pintas, dengan mengabaikan prosedur dan resiko Kesehatan bagi masyarakat,” ujar Gunawan. 
    
Oleh karena itu pihaknya meminta agar pihak-pihak terkat mewaspadai upaya-upaya tersebut, dengan melakukan Langkah-langkah preventif agar hal itu tidak terjadi. 

Menurutnya, sapi-sapi maupun kambing-kambing yang masuk secara illegal, tidak ada jaminan terbebas dari PMK, dikarenakan tidak memiliki sertifikasi hasil uji klinis dari pihak-pihak yang berwenang. Jika pengawasan lengah, dikhawatirkan Gunawan, hewan-hewan  itu ada yang terinfeksi (suspect) virus PMK. 

“Akibatnya,  resiko kesehatan akan ditanggung oleh masyarakat Batam yang mengkonsumsi daging-daging hewan yang tidak layak untuk dikonsumsi itu,” tegasnya.

Untuk mencegahnya, Satgas PMK harus melakukan patroli pengawasan ke lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi pintu masuk hewan-hewan bermasalah itu. Selain itu, juga melakukan himbauan dan edukasi kepada masyarakat, untuk peduli pada kasus ini.

“Gugah masyarakat agar mau memberikan laporan kepada Satgas atau pihak berwajib, apabila menemukan informasi yang akurat terkait dengan upaya memasukan hewan-hewan ternak legal,” sarannya.

Gunawan meyakini,  telah ada upaya-upaya yang serius dari Tim Satgas PMK di Kepri khususnya di Batam, dalam penanganan kasus ini. Namun, Ia sendiri belum tahu  apakah Tim Satgas PMK di Kepri khususnya di Batam, sudah sampai pada upaya-upaya pengawasan dan pengetatan  di Pelabuhan-pelabuhan rakyat maupun Pelabuhan tikus yang jumlah sangat banyak itu.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya kepada para petani agar berperan aktif membantu tugas pihak-pihak terkait khususnya Satgas PMK dalam menjalankan tugasnya.

“Tugas Tim Satgas ini cukup beragam dan tidak mudah, sudah sepatutnya lah kita semua berpartisipasi membantu, karena ini untuk masyarakat luas,” ungkap Gunawan mengakhiri. (din/btc) 

Komentar

Populer

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1444 H Jatuh Pada Hari Kamis

BATAMTERKINI.COM - Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi jatuh pada Kamis ini, usai diputuskan melalui sidang isbat di Gedung Kemenag RI, Jakarta, Rabu (22/3).  "Sidang Isbat menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, saat memimpin konferensi pers penetapan sidang Isbat. Dengan penetapan itu maka pada Rabu malam umat Islam di Indonesia dapat melaksanakan Shalat Tarawih. Sidang isbat ini diikuti sejumlah perwakilan organisasi keagamaan, ahli astronomi, serta tamu undangan lainnya. Berbeda dengan penetapan saat pandemi COVID-19 dua tahun lalu, kini sidang isbat digelar tanpa ada pembatasan peserta. Pengumuman penetapan dilakukan secara daring dan luring. Dengan demikian, masyarakat sama-sama bisa langsung menyaksikannya melalui tayangan di laman media sosial resmi Kemenag. Sidang isbat sendiri digelar Rabu sejak pukul 17.00 WIB sampai ditutup dengan

Demo di BP Batam Rudi Janji Bahas Status Kampung Tua Dalam Pengembangan Rempang

BATAMTERKINI.COM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi berjanji membahas status Kampung Tua ke pemerintah pusat di depan aksi penolakan pengembangan Pulau Rempang dan Galang sebagai daerah Eco City. Aksi itu menuntut pemerintah untuk tidak melakukan relokasi di 16 lokasi Kampung Tua yang ada di wilayah tersebut. "Yang dituntut bapak ibu adalah status 16 lokasi Kampung Tua yang harus dikeluarkan untuk perkembangan investasi, ini yang akan kami sampaikan ke pemerintah pusat," ujar Rudi di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu. Dia menyebutkan permintaan warga tersebut segera disampaikan ke pemerintah pusat. Namun saat ini pihaknya masih butuh pengambilan data terkait batas hutan lindung di daerah tersebut. "Setelah ini selesai, baru kami akan kembali ke Jakarta dan menyampaikan permasalahan yang sebenarnya," kata Rudi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihaknya ingin warga juga ikut terlibat agar tahu permasalahan yang sebenarnya. Karena,

Pemko Batam Bentuk Tim Pengawasan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024

BATAMTERKINI.COM , BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam, membentuk tim pengawasan untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilu 2024. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Kamis (30/11), mengatakan tim tersebut terdiri dari Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kota Batam. "Tim khusus ada di BKPSDM dan di Inspektorat, itu ada atau tidak adanya pemilu sudah ada untuk mengawasi kawan-kawan pegawai yang melanggar ketentuan, terutama terkait kedisiplinan pegawai negeri," ujar Jefridin. Ia menyampaikan terkait hal tersebut pihaknya pun juga berkoordinasi dan bergandeng tangan bersama Bawaslu untuk mengawasi netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu. "Imbauan kepada ASN itu sudah ada ketentuannya, seperti disampaikan Bawaslu, yaitu ASN ada UU-nya," ujar dia. Adapun tingkatan sanksi kepada ASN jika yang tidak mengedepankan netralitas dalam Pemilu, yaitu sanksi ringan,

Kategori

Tampilkan selengkapnya

Copyright ©2024 Batamterkini.com, All right reserved