BATAMTERKINI.COM , BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam, membentuk tim pengawasan untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilu 2024. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Kamis (30/11), mengatakan tim tersebut terdiri dari Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kota Batam. "Tim khusus ada di BKPSDM dan di Inspektorat, itu ada atau tidak adanya pemilu sudah ada untuk mengawasi kawan-kawan pegawai yang melanggar ketentuan, terutama terkait kedisiplinan pegawai negeri," ujar Jefridin. Ia menyampaikan terkait hal tersebut pihaknya pun juga berkoordinasi dan bergandeng tangan bersama Bawaslu untuk mengawasi netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu. "Imbauan kepada ASN itu sudah ada ketentuannya, seperti disampaikan Bawaslu, yaitu ASN ada UU-nya," ujar dia. Adapun tingkatan sanksi kepada ASN jika yang tidak mengedepankan netralitas dalam Pemilu, yaitu sanksi ringan,
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Senin, mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai kontribusi dalam percepatan penurunan stunting di Kota Batam.
Jefridin menyebutkan penghargaan berupa dana insentif fiskal yang diberikan akan menjadi motivasi bagi Pemko Batam untuk terus meningkatkan upaya dalam menekan angka stunting di Kota Batam.
"Pemko Batam berkomitmen menurunkan angka stunting di Kota Batam, sehingga target angka prevalensi stunting 14 persen pada 2024 dapat tercapai," ujar Jefridin.
Pada tahun 2020 angka stunting di Kota Batam berjumlah 3.876 kasus atau 7,21 persen, pada tahun 2021 turun menjadi 3.367 kasus atau 6,02 persen.
Pada tahun 2022, Pemkot Batam berhasil menurunkan angka stunting menjadi 1.441 atau 2,42 persen, dan tahun 2023 angka stunting di Kota Batam menjadi 1.207 atau 1,90 persen.
Dalam upaya percepatan penurunan stunting, pemkot juga sudah berkolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak swasta di Kota Batam termasuk program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sudah berjalan di Kota Batam, baik dari per orangan maupun perusahaan.
"Melalui APBD Tahun 2023 untuk penanganan penurunan angka stunting di Kota Batam dianggarkan sebesar Rp69 miliar yang terbagi di beberapa OPD. Sementara jumlah anak yang sudah di bawah tanggungjawab Bapak Asuh berjumlah 299 anak," ujar Jefridin.
"Pemko Batam berkomitmen menurunkan angka stunting di Kota Batam, sehingga target angka prevalensi stunting 14 persen pada 2024 dapat tercapai," ujar Jefridin.
Pada tahun 2020 angka stunting di Kota Batam berjumlah 3.876 kasus atau 7,21 persen, pada tahun 2021 turun menjadi 3.367 kasus atau 6,02 persen.
Pada tahun 2022, Pemkot Batam berhasil menurunkan angka stunting menjadi 1.441 atau 2,42 persen, dan tahun 2023 angka stunting di Kota Batam menjadi 1.207 atau 1,90 persen.
Dalam upaya percepatan penurunan stunting, pemkot juga sudah berkolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak swasta di Kota Batam termasuk program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sudah berjalan di Kota Batam, baik dari per orangan maupun perusahaan.
"Melalui APBD Tahun 2023 untuk penanganan penurunan angka stunting di Kota Batam dianggarkan sebesar Rp69 miliar yang terbagi di beberapa OPD. Sementara jumlah anak yang sudah di bawah tanggungjawab Bapak Asuh berjumlah 299 anak," ujar Jefridin.
Penurunan angka stunting menjadi prioritas Pemko Batam mengingat hal tersebut merupakan arahan Wakil Presiden RI.
Komentar
Posting Komentar