BATAMTERKINI.COM - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav Indonesia mengeluarkan Notice to Airmen (NOTAM) atau informasi penerbangan terkait penutupan sementara tujuh bandara di sekitar wilayah Sulawesi. Langkah itu diambil sehubungan adanya erupsi Gunung Ruang pada Selasa (30/4) pukul 01.30 WITA, sesuai dengan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dengan tinggi letusan teramati kurang lebih 2.000 meter dan menyebar ke arah utara. "Dihimpun dari data sementara, terdapat total 50 penerbangan yang terdampak di tujuh bandara tersebut, yaitu 25 keberangkatan dan 25 kedatangan, dengan jumlah penumpang sekitar 3.842 pax ," kata Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (1/5). Adapun bandara-bandara yang terdampak sebagai berikut. Pertama, Bandara Gorontalo (WAMG) dengan nomor NOTAM: C0575/24 NOTAMN, ditutup sejak 30 April 13.17
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan/ketetapan di Gedung MK RI, Jakarta, Senin (16/10).
Anwar mengatakan bahwa mahkamah berkesimpulan permohonan yang diajukan oleh PSI tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Menurut mahkamah, Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Kemudian, tidak pula melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
"Dengan demikian dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," tutur hakim konstitusi Saldi Isra menjelaskan pertimbangan MK.
Namun begitu, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) atas putusan MK dari dua hakim konstitusi, yakni Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah.
PSI memohon batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun, sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Namun begitu, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) atas putusan MK dari dua hakim konstitusi, yakni Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah.
PSI memohon batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun, sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Sumber: Antara
Komentar
Posting Komentar